DENGAN PENINGKATAN KAPASITAS MEMPERKUAT ARAH PENDAMPINGAN

 

Tanggal 08 Juli 2026

TPP kecamatan Negara mengikuti Rakor bulanan dan Peningkatan kapasitas pendampig yang diselenggarakan oleh TPP Jembrana , berlokasi di watilan lesehan Desa Delod Berawah dengan diwarnai desiran ombak , angin, serta suara mesin senso di areal kuburan . namun tidak mengurangi makna , apa yang menjadi tujuan utama dari Peningkatan Kapasitas Pendamping ini.

Disini kita membahas tentang beraneka ragam materi mulai dari Penyusunan RKPDes yang sudah dilaksanakan sebagian desa, dibawakan oleh Korkab TPP Jembrana dan dibantu oleh I Wayan Ridarta yaitu PD kecamatan Jembrana mengenai isu dna strategis penyusunan RKPDesa 2027.

Selanjutnya dari bapak TA Eka Karnadi penyampaian progres dan data yang sudah diinput oleh TPP Jembrana dalam hal ini PD dan PLD terutama di kegiatan yang bersumber dari DDS.

Tak Luput pula IBu kami satu-satunya sebagai TAPED , Ni Luh Surty Wahyuni menyampaikan perlu  adanya pelaporan semester I Bumdes dimana pelaporannya sampai bulan Juni 2026, dimana di Jembrana masih minimnya yang sudah melaksanakannya, maka ditekankan supaya lebih ditingkatkan pelaksanaannya. Juga tentang bermedia sosial

Terakhir dari bapak TA PIC EHdw , SDGS , sosbud agar bisa di tingkatkan inputannya.

Penulis,

Ni Ketut Sri Astuti

Musyawarah Desa Kaliakah Bahas Penyusunan RKP Desa Tahun 2027

 

Kaliakah, 25 Juni 2026 – Pemerintah Desa Kaliakah melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2027. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (25/6/2026) ini dihadiri oleh unsur pemerintah desa, BPD, lembaga desa, tokoh masyarakat, perwakilan masing-masing banjar, serta pendamping dari kecamatan dan Tenaga Ahli (TA) Kabupaten.

Musdes ini menjadi wadah penting untuk menggali gagasan dan usulan dari masing-masing banjar sebagai dasar penyusunan program pembangunan desa. Setiap masukan yang disampaikan mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga perencanaan yang disusun dapat lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi seluruh warga.

Dalam arahannya, pihak kecamatan menekankan pentingnya penyusunan RKP Desa yang tertib, partisipatif, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah berta visi misi perbekel. Sementara itu, TA Kabupaten memberikan pendampingan agar usulan yang masuk dapat disusun secara terukur, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan desa.

Melalui musyawarah ini, diharapkan RKP Desa Kaliakah Tahun 2027 dapat menjadi dokumen perencanaan yang benar-benar lahir dari aspirasi masyarakat dan mampu mendorong pembangunan desa yang lebih maju, merata, dan berkelanjutan.

Penulis.

Komang Sri Wahyuni, S.Pd

Musyawarah Desa Tegalbadeng Barat Bahas Penyusunan RKP Desa Tahun 2027

 

Negara, 24 Juni 2026 – Pemerintah Desa Tegalbadeng Barat melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2027. Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu (24/6/2026) di Ruang Pertemuan Desa Tegalbadeng Barat ini dihadiri oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kecamatan Negara, Kasi Pemerintahan Kecamatan Negara, Pendamping Desa, Perbekel, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga desa, serta unsur masyarakat.

Musyawarah Desa ini bertujuan untuk menjaring aspirasi, usulan, dan kebutuhan masyarakat sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan pembangunan desa pada tahun 2027. Melalui forum ini, pemerintah desa berharap perencanaan pembangunan dapat lebih tepat sasaran, partisipatif, dan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.

Melalui kegiatan ini diharapkan penyusunan RKP Desa Tahun 2027 di Desa Tegalbadeng Barat dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan program-program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sinergi antara pemerintah desa, BPD, lembaga desa, pemerintah kecamatan, Pendamping Desa, dan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan pembangunan desa yang lebih maju, partisipatif, dan berkelanjutan.

Penulis.

Komang Sri Wahyuni, S.Pd

 

Perkuat Tata Kelola BUMDes, Desa Tegalbadeng Barat Gelar Rapat Koordinasi Internal Bahas Pelaporan Keuangan dan Manajemen Usaha

Negara, 15 Juni 2026 – Pemerintah Desa Tegalbadeng Barat menggelar rapat koordinasi internal sebagai upaya memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), khususnya dalam aspek pelaporan keuangan dan pengelolaan unit usaha. Kegiatan yang dilaksanakan pada Senin (15/6/2026) di Ruang Perbekel Desa Tegalbadeng Barat ini dihadiri oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kecamatan Negara, Kasi Pemerintahan Kecamatan Negara, Pendamping Desa, Perbekel, perangkat desa, serta pengurus BUMDes.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BUMDes melalui pembinaan secara internal, sehingga tata kelola organisasi, administrasi, dan pelaporan keuangan dapat berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur BUMDes memaparkan perkembangan pengelolaan usaha sekaligus menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi, khususnya terkait kerugian pada salah satu unit usaha perdagangan. Paparan tersebut disampaikan kepada Perbekel sebagai bahan evaluasi dan dasar dalam menentukan langkah-langkah perbaikan terhadap pengelolaan usaha ke depan.

Selanjutnya, Bendahara BUMDes menyampaikan laporan pencatatan keuangan beserta kondisi

administrasi yang telah dilaksanakan. Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa masih terdapat selisih angka pada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan lebih rinci agar dapat diketahui penyebabnya serta dilakukan penyesuaian sesuai dengan bukti transaksi dan ketentuan administrasi yang berlaku.

Pada sesi berikutnya, Sekretaris Desa memaparkan target penguatan tata kelola BUMDes beserta berbagai kendala yang masih dihadapi dalam proses administrasi maupun pengelolaan usaha. Pemaparan tersebut menjadi bahan diskusi bersama untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan yang dapat segera ditindaklanjuti.

Kasi PMD Kecamatan Negara dan Kasi Pemerintahan Kecamatan Negara memberikan masukan agar pengelolaan BUMDes senantiasa mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian dalam setiap proses administrasi maupun pengelolaan unit usaha. Pendamping Desa turut mendorong pengurus BUMDes untuk memperkuat sistem pencatatan keuangan serta melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja setiap unit usaha sebagai dasar pengambilan keputusan.

Rapat koordinasi berlangsung secara interaktif melalui pemaparan target dan kendala oleh Sekretaris Desa, penyampaian perkembangan pengelolaan usaha oleh Direktur BUMDes, pemaparan laporan keuangan oleh Bendahara BUMDes, serta diskusi bersama seluruh peserta untuk mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi.

Melalui kegiatan ini diharapkan kualitas tata kelola BUMDes di Desa Tegalbadeng Barat semakin meningkat, baik dari sisi manajemen usaha maupun administrasi keuangan. Sinergi antara pemerintah desa, pengurus BUMDes, pemerintah kecamatan, dan Pendamping Desa diharapkan mampu mendorong terciptanya BUMDes yang sehat, profesional, dan berkelanjutan sebagai penggerak ekonomi desa.

Penulis.

Ismah Faikah, S.PdI

 

Musdes RKP Desa Se-Kecamatan Negara Resmi Rampung, Perencanaan Berbasis Data Digital Jadi Prioritas Tahun 2027

Negara, 30 Juni 2026 – Rangkaian pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2027 di seluruh desa se-Kecamatan Negara resmi berakhir pada Selasa (30/6/2026). Kegiatan yang dimulai sejak 24 Juni 2026 diawali oleh Desa Tegalbadeng Timur dan ditutup oleh pelaksanaan Musdes di Desa Baluk.

Musdes yang dilaksanakan di ruang rapat masing-masing kantor desa ini dihadiri oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kecamatan Negara, Pendamping Desa, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan berbagai unsur kelembagaan dan masyarakat desa.

Pelaksanaan Musdes bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat sekaligus menyusun program dan kegiatan prioritas desa yang berbasis data digital sebagai acuan penyusunan RKP Desa Tahun 2027. Selain menjadi wadah perencanaan partisipatif, kegiatan ini juga memastikan seluruh tahapan penyusunan perencanaan desa dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam musyawarah tersebut dibahas sejumlah capaian output penting sebagai bagian dari tahapan penyusunan RKP Desa, di antaranya pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, penyusunan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL), pencermatan kembali RPJM Desa, serta evaluasi pelaksanaan APBDes sebagai dasar penyusunan program pembangunan tahun berikutnya.

Kasi PMD Kecamatan Negara menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah desa karena telah melaksanakan tahapan penyusunan perencanaan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia berharap konsistensi tersebut terus dipertahankan sehingga dokumen perencanaan desa memiliki kualitas yang baik, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Pendamping Desa kembali mengingatkan pentingnya proses perencanaan yang mengacu
pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020, serta mendorong pemanfaatan data digital sebagai dasar pengambilan keputusan. Penyusunan program diharapkan mengacu pada rekomendasi Sistem Informasi Desa (SID) dan eHDW (electronic Human Development Worker) sehingga usulan kegiatan benar-benar didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat dan kondisi desa.

Pada kesempatan yang sama, Perbekel masing-masing desa membacakan hasil evaluasi pelaksanaan APBDes, khususnya terhadap kegiatan-kegiatan yang belum dapat direalisasikan pada tahun berjalan. Evaluasi tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan skala prioritas program yang akan diusulkan pada RKP Desa Tahun 2027.

Proses Musdes berlangsung melalui pemaparan usulan kegiatan prioritas beserta target dan kendala oleh BPD, kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama seluruh peserta musyawarah. Forum ini menjadi ruang bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan, menyampaikan aspirasi, serta menyepakati program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2027.

Dengan selesainya rangkaian Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa di seluruh desa se-Kecamatan Negara, diharapkan dokumen perencanaan yang dihasilkan semakin berkualitas, partisipatif, berbasis data digital, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Sinergi antara pemerintah desa, BPD, Pendamping Desa, pemerintah kecamatan, serta seluruh unsur masyarakat diharapkan terus terjaga guna mewujudkan pembangunan desa yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

https://vt.tiktok.com/ZSC5NCje7/

Penulis

Ismah Faikah,S.PdI

RAKOR BULANAN TPP JEMBRAN

 Hari ini tgl 30 Juni 2026 TPP Jembrana mengadakan Rakor bulanan yang diadakan di desa gumbrih kecamatan Pekutatan ,Kabupaten Jmbrana , Bali dengan tema

Dengan menghadirkan KPW dari provinsi Bali yaitu PK Adi Permadi yang mejelaskan

1. Tentang Penyusunan RKPDes 2027 yang mana tidak lagi menggunakan permendes 21 th 2020 namun menggunakan permendes 13 tahun 2025dengan rekomendasi  SID program disusun manual melalui musyawarah .

2.Menampilkan ID desa

Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pelaksanaan Perencanaan Desa dan Optimalisasi Tugas Pendamping Desa

 

Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pelaksanaan Perencanaan Desa dan Optimalisasi Tugas Pendamping Desa

Negara, 11 Juni 2026 – Dalam upaya meningkatkan sinergi antara Tim Pendamping Profesional (TPP) dengan pemerintah kecamatan serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas pendampingan desa, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dengan tema “Sinkronisasi Pelaksanaan Perencanaan Desa dan Optimalisasi Tugas Pendamping Desa” pada Kamis (11/6/2026) bertempat di Ruang Rapat Kantor Camat Negara.

Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Negara (Gede Wariyana Prabawa, S.STP.,M.M.), Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ahmad Ma'mun, SE), Kasi Pemerintahan ( Kadek Janu Luhur Pribadi, ST,MM) Kecamatan Negara, Tenaga Ahli Kabupaten, serta Tim Pendamping Profesional Kecamatan Negara.

Dalam rapat tersebut, Koordinator Kecamatan (Korcam) TPP Negara menyampaikan laporan progres pendampingan desa kepada Camat Negara. Pemaparan tersebut mencakup target capaian yang telah berhasil direalisasikan, perkembangan pelaksanaan kegiatan di desa-desa dampingan, serta berbagai kendala yang masih dihadapi dalam proses pendampingan.

Selain menyampaikan capaian, Korcam TPP Negara juga memaparkan sejumlah tantangan yang ditemukan di lapangan, baik yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa, administrasi pelaporan, maupun koordinasi antar pemangku kepentingan. Penyampaian ini menjadi bahan diskusi bersama guna mencari solusi yang tepat dan efektif.

Selanjutnya, Tenaga Ahli Kabupaten memberikan arahan terkait strategi pendampingan yang dapat diterapkan untuk mengatasi berbagai kendala yang muncul. Dalam arahannya, Tenaga Ahli menekankan pentingnya membangun sinergi yang kuat antara pendamping desa dengan pemerintah kecamatan, sehingga setiap permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan secara kolaboratif dan terkoordinasi.

Camat Negara juga menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan tugas pendamping desa serta mengharapkan adanya komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif antara TPP dengan pihak kecamatan. Dengan demikian, pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan
.

Rapat koordinasi berlangsung secara interaktif melalui pemaparan target capaian dan kendala oleh Korcam TPP Negara, dilanjutkan dengan diskusi bersama serta penyampaian arahan dari Tenaga Ahli Kabupaten. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara seluruh pihak terkait serta meningkatkan efektivitas dan kinerja pendampingan desa di wilayah Kecamatan Negara.

Melalui kegiatan koordinasi ini, seluruh peserta berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dan komunikasi dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan perencanaan desa serta optimalisasi tugas pendamping desa demi terwujudnya pembangunan desa yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan.

Penulis

Ismah Faikah, S.PdI